diposkan pada : 01-04-2017 14:28:12

Bagi warga asal Banua yang ingin pergi ke luar negeri harus siap-siap dengan kantong yang lebih tebal lagi. Sebab, biaya yang disiapkan sekarang ini bukan hanya untuk membeli tiket pesawat, membayar konsumsi dan akomodasi saja. Tapi juga ada beban tambahan lagi, yaitu harus menunjukan bukti rekening uang jaminan atau deposit ke Kantor Imigrasi dengan nominal Rp25 juta jika Anda ingin mengurus paspor wisata.

Peraturan tersebut sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. Sementara ini, Kantor Imigrasi Klas I Banjarmasin sudah mulai untuk menerapkan peraturan itu sejak Senin 6 Maret 2017.

Kasi Lalulintas Keimigrasian Khairil anwar mengatakan, sebelum Imigrasi Klas I Banjarmasin melakukan penerapkan peraturan mengenai persyaratan baru soal pembuatan paspor. Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi pada 1 Maret 2017. Sekarang bagi masyarakat, jika ingin mengurus paspor untuk keperluan berwisata, harus membawa buku tabungan atas nama yang bersangkutan dengan deposit minimal sejumlah Rp25 juta.

Dia juga menambahkan, jika pemohon tidak melengkapi persyaratan itu maka dari pihak Imigrasi tidak akan melayaninya. Hingga pemohon dapat melengkapi semua persyaratan yang berlaku. Ada sejumlah pemohon yang datang dengan tidak membawa buku tabungan, pasti akan kami suruh pulang dulu untuk melengkapinya. Kalau tidak melengkapi, tidak akan kami proses lebih lanjut.

Selain dengan paspor wisata, ada juga persyaratan baru  untuk pengurusan paspor haji dan umrah. Yaitu, wajib bagi pemohon untuk membawa surat rekomendasi dari Kemenag di masing-masing daerah. Serta, rekomendasi dari travel yang akan memberangkatkannya. Persyaratan-persyaratan baru ini tujuannya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan sepeti tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, TPPO biasanya sering terjadi berawal dari pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ilegal melalui modus operandi seperti haji, umrah, berwisata, dan yang lain-lainnya.

Dia menjelaskan, TKI sangat rentan menjadi korban TPPO yang biasanya berangkat ke luar negeri tanpa bekal uang yang cukup dan berharap ketika kembali membawa banyak uang.

Nah, dari cerita itulah peraturan baru ini diberlakukan agar tidak ada lagi korban TPPO, pada setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mengurus paspor untuk keperluan berwisata, diminta untuk menunjukan deposit tersebut. Aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini semata-mata hanya untuk melindungi WNI dan mencegah terjadinya TPPO.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Banjarbaru Amanullah mengaku sangat menyambut baik dan mendukung atas kebijakan yang begitu ketat dalam pembuatan paspor yang dilakukan oleh Imigrasi. Menurutnya, dengan kebijakan tersebut sangat membantu BP3TKI dalam upaya mencegah adanya pemberangkatan TKI non prosedural khususnya dari daerah Kalsel. Selama ini pemberangkatan TKI ilegal sangat banyak melalui  jalur umrah, haji dan wisata. Dengan adanya aturan baru ini maka akan meminimalisir upaya pemberangkatan tersebut.

Dia juga mengungkapkan, BP3TKI Banjarbaru akan selalu berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Klas I Banjarmasin untuk melakukan perencanaan langkah-langkah lebih lanjut lagi. Kami sangat berharap peraturan yang baru ini dapat dipatuhi dengan baik dan dapat memberikan implikasi terhadap pencegahan penempatan TKI secara non prosedural.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi mengaku bahwa dirinya baru mengetahui dan mendapat surat edaran persyaratan baru pembuatan paspor bagi calon jamaah umroh dan haji.

Dia memaparkan, isi dalam surat edaran itu berisikan bahwa Kemenag Pusat menindaklanjuti mengenai peraturan dari Ditjen imigrasi. Perihal dengan adanya penambahan persyaratan pembuatan paspor umrah dan haji, dalam langkah mencegah adanya pemberangkatan TKI non prosedural. Persyaratan yang barunya calon jamaah yang jika ingin mengurus paspor harus membawa surat rekomendasi dari Kemenag kabupaten dan kota. Jika tidak dilengkapi prosespun dihentikan.

Untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kanwil Kemenag Kalsel akan menyurati kepada seluruh Kemenag yang ada di kabupaten/kota agar menyebarkan surat rekomendasi bagi para calon jamaah yang ingin mengurus paspor. Sehingga mereka yang akan melakukan pemberangkatan sudah mengetahui peraturan baru tersebut.

 

Artikel lainnya »